Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

KEPALA BIDANG PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :

1.  perumusan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
2. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
3. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang prasarana wilayah;
4. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang pengembangan wilayah;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang prasarana dan pengembangan wilayah; dan
6. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai uraian tugas sebagi berikut :

1. mempelajari, menelaah dan mengolah peraturan perundang – undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
2. merumuskan bahan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan penunjang perencanaan pembangunan bidang prasarana dan pengembangan wilayah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
3. menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;
4. mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
5. merumuskan bahan penyusunan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;
6. menyusun bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang prasarana wilayah dan pengembangan wilayah;
7. melaksanakan pengawasan atas penerapan pedoman, manual dan norma perencanaan pembangunan di bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
8. merumuskan bahan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
9. merumuskan bahan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangda) dalam rangka penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
10. menyusun Raperda RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan Peraturan Bupati tentang RKPD bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
11. merumuskan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan dan akhir masa jabatan kepala daerah di bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
12. menyusun bahan rancangan rencana kerja RPJM daerah bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
13. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis dan rencana kerja SKPD bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
14. merumuskan bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah di bidang prasarana dan pengembangan wilayah yang dibiayai oleh APBD, APBD Propinsi, APBN dan sumber dana lainnya;
15. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
16. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
17. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
18. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
19. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
20. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
21. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai di bidang tugasnya.