Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan

KEPALA BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN PEMERINTAHAN 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

  1. perumusan bahan kebijakan operasional di bidang ekonomi
  2. perumusan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya;
  3. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang sosial budaya;
  4. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesra;
  5. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang pemerintahan dan aparatur;
  6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang sosial budaya; dan
  7. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Sosial, Budayada dan Pemerintahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

  1. mempelajari, menelaah dan mengolah peraturan perundang – undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  2. merumuskan bahan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan penunjang perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
  3. menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;
  4. mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
  5. merumuskan bahan penyusunan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;
  6. menyusun bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang SDM dan kesra serta pemerintahan dan aparatur;
  7. melaksanakan pengawasan atas penerapan pedoman, manual dan norma perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya;
  8. merumuskan bahan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD bidang sosial budaya;
  9. merumuskan bahan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangda) dalam rangka penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD bidang sosial budaya;
  10. menyusun Raperda RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan Peraturan Bupati tentang RKPD bidang sosial budaya;
  11. merumuskan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan dan akhir masa jabatan kepala daerah di bidang sosial budaya;
  12. menyusun bahan rancangan rencana kerja RPJM daerah bidang sosial budaya;
  13. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis dan rencana kerja SKPD bidang sosial budaya;
  14. merumuskan bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya yang dibiayai oleh APBD, APBD Propinsi, APBN dan sumber dana lainnya;
  15. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  16. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  17. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan
  18. dengan bidang tugasnya;
  19. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
  20. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
  21. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
  22. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai di bidang tugasnya.

_______________________________________________________________________________________________

Kepala Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

  1. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  2. menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;
  3. mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
  4. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis sub bidang SDM dan kesra sesuai di bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  5. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan teknis bidang SDM dan kesra;
  6. melaksanakan penerapan dan pengawasan pedoman, manual dan norma perencanaan pembangunan di bidang SDM dan kesra;
  7. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD di bidang SDM dan kesra;
  8. mengumpulkan bahan untuk penyelenggaraan Musrenbang di bidang  SDM dan kesra;
  9. mengumpulkan bahan penyusunan Raperda RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan Peraturan Bupati tentang RKPD di bidang SDM dan kesra;
  10. menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan dan akhir masa jabatan kepala daerah di bidang SDM dan kesra;
  11. melaksanakan verifikasi Rencana Strategis dan rencana kerja SKPD bidang SDM dan kesra;
  12. menyiapkan bahan perumusan dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah di bidang SDM dan kesra yang dibiayai oleh APBD, APBD Propinsi, APBN dan sumber dana lainnya;
  13. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  14. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
  15. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
  16. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
  17. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
  18. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
  19. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai di bidang tugasnya.

______________________________________________________________________________________________

Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

  1. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  2. menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;
  3. mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
  4. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis sub bidang pemerintahan dan aparatur sesuai di bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  5. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan teknis bidang pemerintahan dan aparatur;
  6. melaksanakan penerapan dan pengawasan pedoman, manual dan norma perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan aparatur;
  7. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD di bidang pemerintahan dan aparatur;
  8. mengumpulkan bahan untuk penyelenggaraan Musrenbang di bidang pemerintahan dan aparatur;
  9. mengumpulkan bahan penyusunan Raperda RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan Peraturan Bupati tentang RKPD di bidang pemerintahan dan aparatur;
  10. menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan dan akhir masa jabatan kepala daerah di bidang pemerintahan dan aparatur;
  11. melaksanakan verifikasi Rencana Strategis dan rencana kerja SKPD bidang pemerintahan dan aparatur;
  12. menyiapkan bahan perumusan dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan aparatur yang dibiayai oleh APBD, APBD Propinsi, APBN dan sumber dana lainnya;
  13. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  14. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
  15. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
  16. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
  17. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
  18. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
  19. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai di bidang tugasnya.