PELAKSANAAN PENERAPAN PPKM LEVEL 4 DI KABUPATEN NUNUKAN

SHARE

  BAPPEDA LITBANG

  Senin 26/07/2021

NUNUKAN – Sehubungan dengan peningkatan kasus Covid – 19 di Kabupaten Nunukan, Pemerintah Kabupaten Nunukan Resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Kabupaten Nunukan terhitung sejak Senin 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 mendatang.

Seperti dikatahui, kebijakan PPKM Level 4 merupakan lanjutan dari PPKM Darurat yang diberlakukan Pemerintah Pusat menyusul lonjakan kasus Covid – 19 yang terjadi secara Nasional bahkan Dunia. Berkaitan hal tersebut diatas, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid menggelar rapat koordinasi dengan Tim Satuan Tugas (SATGAS) Covid- 19 Kabupaten Nunukan dengan Unsur Forkopinda beserta seluruh Kepala organisasi Perangkap Daerah, untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil bersama untuk menyikapi pandemi ini.

“Kebijakan PPKM Level 4 diterapkan di Kabupaten Nunukan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang PPKM terhadap 45 Propinsi di Indonesia dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen masuk dalam kategori Wilayah yang memiliki kasus Covid- 19 lebih dari 150/100 ribu penduduk perminggu. Kabupaten Nunukan sudah masuk dalam kategori tersebut,” tegas Bupati dalam mengawali rapat koordinasi tersebut.

Dari hasil pertemuan rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Nunukan kembali mengeluarkan Kebijakan daerah yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Bupati Nomor 216/BPBD/360/VII/2021 yang merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4. Dalam penerapannya, daerah diberi Kewenangan menyusun aturan yang sesuai dengan daerah masing-masing.

Secara terpisah, Kabag Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, Hasan Basri Mursali merincikan sejumlah point penting yang tersirap dalam Surat Edaran Bupati Nunukan tersebut meliputi ketentuan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada semua tingkat lembaga pendidikan resmi maupun lembaga pelatihandilakukan secara daring atau Online. Untuk pelaksanan esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya, diberlakukan 25 persen maksimal staf Work From office (WFO) dengan Prokes Ketat,’’ tegas hasan basri.

Dan untuk pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan sepenuhnya 100 persen secara Work From Home (WFH) atau pekerjaan yang dilaksanakan dirumah. Sedangkan pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial, diantaranya pada lembaga keuangan dan perbankan dan sejenisnya , serta teknologi informasi ataupun industry dapat beroperasi dengan ketentuan kapasitas maksimal 50 persen staf.

Sementara itu, untuk masa operasional pada pusat- pusat perbelanjaan yang melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari dibatasi waktunya hingga pukul 20.00 Wita dengan kapasitas pengunjung 50 persen, kecuali tko obat dan apotik yang tetap dibolehkan buka sampai 24 jam.

Selanjutnya, kegiatan Kritikal seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan bencana, energy, logistik, transportasi dan distribusi terutama kebutuhan masyarakat berserta kebutuhan penunjang lainnya dapat beroperasi 100 persen.

Selebihnya ketentuan yang diberlakukan pada PPKM Level 4 ini masih sama dengan ketentuan yang dituangkan dalam PPKM sebelumnya. Kecuali pada tempat-tempat ibadah agar tidak melaksanakan peribadatan atau kegiatan keagamaan berjamaah selama masa PPKM Level 4. (wa.one)