MOU Kejaksaan Negeri Nunukan dengan Pemerintah Daerah Kab. Nunukan

SHARE

Bappeda Litbang,

NUNUKAN - Pemerintah kabupaten Nunukan melaksanakan penandatanganan kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Nunukan di lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Jumat (28/01/2022). Kerjasama penandatanganan antara Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, S.E, M.M, Ph.D dan Kajari Nunukan Yudi Prishastoro, S.H., M.H. Penandatangan ini dihadiri oleh wakil Bupati Nunukan, Sekretaris Daerah Nunukan, Unsur forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta jajaran Kepala OPD Pemerintah kabupaten Nunukan.

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyatukan Persepsi dan menciptakan kemitraan kerja antara Pemerintah kabupaten nunukan dengan Kajari Nunukan dalam Hal Perdata dan Tata Usaha Negara dan untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan dalam bidang pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan hukum dalam bidang PTUN yang dihadapi Pemerintah kabupaten Nunukan.

Dalam sambutannya Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid mengatakan, dengan kerjasama ini seluruh jajaran OPD dapat memanfaatkan dengan baik dan menjalankan program yang semakin terukur. Pahami regulasinya dan jangan pernah menyimpang dari regulasi yang sudah mengatur. Yang kedua jangan ragu untuk melangkah dan konsisten dengan regulasi yang ada," ujar Laura. Dikatakan Laura, Kejari Nunukan telah membuka pintu dan pihaknya menginstruksikan kepada seluruh OPD agar dapat memaksimalkan komunikasi dan koordinasi. Diakui Laura, tidak sedikit kepala-kepala OPD yang merasa takut menjalankan program, sementara ada tolak ukuran yang harus tercapai. program-program unggulan Pemkab Nunukan yang menggunakan dana APBD perlu mendapatkan pendampingan dari Kejaksaan Negeri, untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihaknya berharap ke depan kerjasama ini tidak hanya sampai pada kegiatan penandatanganan MoU, akan tetapi juga berlanjut pada konsultasi-konsultasi di bidang hukum pada setiap kegiatan atau program Pemkab Nunukan.

Sementara itu, dalam sambutannya Kajari Nunukan Yudi Prishastoro, S.H., M.H. menyambut baik atas kerjasama yang dilakukan Pemerintah kabupaten Nunukan, dengan Kejaksaan Negeri nunukan, Dijelaskan, Kejaksaan Negeri selain menangani perkara pidana juga memiliki kewenangan di bidang perdata, dimana pihaknya bisa bertindak di dalam maupun di luar pengadilan. MoU ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU nomor 11/2021. Jadi kami nanti bisa memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan melakukan tindakan hukum lainnya atau layanan hukum,” tegas Kajari.

Ditambahkan Yudi Prihastoro, kerjasama ini juga untuk membantu percepatan investasi daerah dan pengawalan proyek pembangunan nasional. Dan yang terpenting, lanjut Yudi, pihaknya berharap jajaran Pemkab Nunukan untuk tidak sungkan maupun takut dalam berkomunikasi dan meminta pendampingan terhadap kejaksaan.

Selain itu, diharapkan Kajari untuk APBD 2022 dan tahun mendatang tidak lagi terjadi hal-hal yang menyimpang, seperti yang terjadi di 2021. (one)